Anggota DPR RI, Fadli Zon meminta agar pemerintah tidak mengelabui data kasus Covid-19 dengan menurunkan jumlah pemeriksaan Covid-19 agar kasus positif turun.

Bagi anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, pelaksanaan PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli mendatang perlu dievaluasi secara menyeluruh, bukan hanya gonta-ganti istilah.

Pemerintah harus dapat memastikan bantuan-bantuan untuk rakyat yang terhimpit pandemi Covid-19 benar-benar sampai kepada yang berhak.sa

Kalangan dewan meminta Pemerintah jujur dan melakukan evaluasi secara serius efektifitas vaksin Sinovac dalam program vaksinasi Covid-19. 

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk bekerja dengan hati, jujur dan transparan mengungkap data penanganan Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa menumbuhkan kepercayaan pasar terhadap upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih merespon permohonan pencabutan izin PT Kebun Tebu Mas (KTM) sebagaimana surat tertanggal 15 Juli 2021 yang dikirimkan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu kepada Menteri Perindustrian.

Kalangan dewan meminta agar semua proyek pemerintah selain penanganan Covid-19 dihentikan. Semua pihak harus berkonsentrasi pada penanganan wabah Covid-19 yang belum diketahui sampai kapan berakhir.

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah untuk segera memenuhi semua kebutuhan rakyat. Hal itu seiring dengan keputusan Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.