Berdasarkan catatan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat 1150 orang yang telah mendaftarkan diri untuk ikut Pilkada 2018.

Dikatakan Laode, kasus yang menjerat Rita jadi pesakitan harus menjadi pelajaran bahwa Pilkada serentak harus dilakukan secara bersih.

Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018, istilah mahar politik atau ongkos politik bagi kandidat calon kepala daerah menjadi polemik. Istilah mahar politik disebut menyudutkan Islam.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2018 sebagai momentum pemanasan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. Untuk itu, PPP menginstruksikan agar seluruh kader turun dalam pemenangan Pilkada 2018.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan secara serentak pada Juni 2018 mendatang harus dilaksanakan secara berkualitas, karena Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat.

Modal sebesar Rp 200 miliar bagi calon gubernur (Cagub) yang bakal bertarung dalam kontestasi di Pilkada 2018 dinilai masih belum seberapa. Bahkan, uang senilai Rp 200 miliar untuk Pilgub masih dianggap belum serius.

Ada sejumlah cara untuk mencegah politik uang dan mahar politik dalam Pilkada Serentak 2018. Salah satunya dengan membatasi biaya belanja kampanye.

Pengakuan La Nyalla Matalitti terkait permintaan uang sejumlah Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilgub Jatim, ternyata tak sebanding dengan yang disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Melihat peta perkubuan di pilkada serentak 2018, kemungkinan besar hanya akan ada tiga pasang capres/cawapres, atau maksimal empat pasang.