Masyarakat dalam dua tahun terakhir sudah mengalami kesulitan karena dampak pandemi Covid-19. Masyarakat saat ini juga sudah disulitkan dengan kelangkaan dan kenaikan minyak goreng. Jangan sampai bebannya terus bertambah dengan kenaikan kebutuhan dasar jelang bulan puasa.

Itulah pemikiran luhur para pendiri bangsa ini, sehingga Pasal 33 di dalam UUD 145 Naskah Asli disebut dalam Bab Kesejahteraan Sosial. Karena muara dari perekonomian yang harus disusun oleh negara ini adalah kesejahteraan sosial. 

Sikap tegak lurus relawan Sapu Lidi bukan tanpa dasar dan fakta, menurut Ahmad, Presiden Jokowi telah berjuang dengan keras untuk terus memberikan yang terbaik untuk Bangsa Indonesia ditengah terjadinya Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Banyak sekali PR yang harus dikerjakan dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya agar menyeluruh, yang wajib dibenahi adalah hulunya. Kalau hulunya selesai, hilir mengikuti.

Kajian internal Fraksi PKS menemukan pelanggaran undang-undang atas kisruh minyak goreng, antara lain pelanggaran atas sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penyerahan tersangka DP beserta barang buktinya dilakukan atas dugaan Tindak Pidana di bidang ketenagakerjaan dengan menempatkan PMI secara nonprosedural atau tidak memenuhi persyaratan undang-undang bekerja di negara Singapura.

MPR RI tengah menyelesaikan kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang kedudukan hukumnya lebih kuat dibanding undang-undang.

Saya minta pemerintah dapat memastikan harga gabah di lapangan sesuai dengan harapan petani agar petani mendapat keuntungan. Tolong berikan perlindungan kepada petani melalui perlindungan harga gabah, sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan petani.

Kremlin mengesahkan undang-undang yang mulai berlaku pada 4 Maret yang mengkriminalisasi pelaporan perang independen dan protes terhadap perang, dengan hukuman hingga 15 tahun penjara.

Begitu masyarakat telah diberikan pemahaman komprehensif, maka masyarakat juga diberikan saluran baik untuk menyampaikan aspirasi maupun melaporkan ragam bentuk kegiatan kegiatan yang dinilai bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.