Masyarakat menganggap bahwa setiap pembelian BBM bersubsidi, harus mendaftar dan menggunakan aplikasi tersebut. Padahal maksudnya tidak seperti itu.

Penguatan literasi politik lewat berbagai diskusi dan kajian akademis harus menjadi bekal bagi generasi muda dan masyarakat, agar mampu memahami berbagai informasi politik yang beredar di ruang publik.

Permusyawaratan, yang dipraktekkan untuk merencanakan dan menentukan program dan kebijakan pembangunan adalah ciri adanya praktek Demokrasi Pancasila.

Tok! DPR Sahkan UU Pendidikan dan Layanan Psikologi

Legislator PDIP Pertanyakan Alasan Harga Sawit Turun Karena Perang Ukraina

Legislator Dapil Jawa Timur V ini mengatakan, kandungan yang terdapat dalam ganja perlu diuraikan secara lebih mendalam supaya bisa memberi manfaat kesehatan untuk masyarakat.

Apabila penghinaan mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, maka hukuman bertambah jadi paling lama 3 tahun.

Politikus Gerindra ini katakan, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada Bulan September mendatang. Hal itu lantaran DPR baru saja melaksanakan Penutupan Rapat Paripurna ke 28 masa persidangan V Tahun Sidang 2021-2022.

Proyek yang belakangan terbengkalai itu sejak awal sudah bermasalah. Proses perencanaan, koordinasi dari pihak-pihak terkait juga tidak berjalan secara matang.

Tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden, MPR RI, DPR RI, DPD RI, MA, MK, BPK, KY, dan juga bank sentral nantinya juga berkewajiban melaksanakan PPHN.