Militer menunjuk Myint Swe sebagai presiden sementara Myanmar, setelah pengumuman kondisi darurat nasional, dan pemimpin Aung San Suu Kyi ditangkap atas dugaan kecurangan pemilu.

Amerika Serikat, Australia, dan Singapura menyatakan keprihatinan besar atas pernyataan keadaan darurat militer dan penahanan sejumlah pimpinan pemerintahan dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang diduga melakukan kecurangan pemilu.

Aung San Suu Kyi memerintahkan rakyat Myanmar menolak kudeta tersebut.

Kudeta yang dipimpin Panglima Min Aung Hlaing merupakan tanggapan atas dugaan kecurangan pemilu pada November lalu, yang dinilai telah mencederai demokrasi di Myanmar.

Tentara Myanmar mengumumkan keadaan darurat pada Senin (1/2), setelah melakukan penahanan terhadap sejumlah pimpinan pemerintahan atas dugaan kecurangan pemilu pada November 2020 lalu.

Seorang anggota parlemen NLD, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan, mengatakan salah satu dari mereka yang ditahan adalah Han Thar Myint, seorang anggota komite eksekutif pusat partai.

Kemenlu RI juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

Seorang presenter di Myawaddy TV membuat pengumuman, mengutip bagian dari konstitusi yang dirancang militer yang memungkinkannya mengambil kendali pada saat darurat nasional.

Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar, Win Mynt ditahan setelah berminggu-minggu meningkatnya ketegangan antara militer dan pemerintah sipil atas tuduhan penipuan dalam pemilihan November.

Xiaomi Corp menggugat kebijakan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang pernah memasukkan perusahaan pembuat ponsel pintar asal China itu ke dalam daftar resmi perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer China.