Peringatan hari buruh internasional (May Day) pada 1 Mei 2021 dapat dijadikan pemerintah sebagai momentum dalam merefleksikan seluruh kebijakan terhadap kepentingan seluruh buruh di Indonesia.

Kebijakan ini ditempuh Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk menahan lonjakan infeksi dan kematian akibat Covid-19.

Dalam laporan setebal 213 halaman, HRW menegaskan tidak sedang membandingkan Israel dengan kejahatan apartheid yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Namun untuk menilai apakah tindakan dan kebijakan tertentu masuk dalam definisi apartheid yang tertera dalam hukum internasional.

Dukungan pemerintah, baik melalui kebijakan maupun kemudahan perizinan berperan penting dalam meningkatkan produksi sarang walet Indonesia terus mengalami perbaikan.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah agar perumusan desain asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022 harus tepat dan akurat.

Kesiapan secara fisik dan pengetahuan teknis, ujar Rerie, terkait kebijakan yang diberlakukan pemerintah harus benar-benar dipahami para petugas di lapangan.

Papua membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan khususnya terkait dengan pengaturan rekrutmen tenaga kerja. Kebutuhan kebijakan tersebut sangat mendesak sebagai respon terhadap angka pengangguran yang terus meningkat di bumi Cenderawasih tersebut.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani meminta kepada Kementerian Sosial untuk tidak mencabut kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST). 

Setiap perubahan kebijakan, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, harus segera disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang sesat.

Kemnaker dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan telah melaksanakan tiga aspek kebijakan yaitu protektif, kuratif, dan non-diskriminatif.