Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang berlangsung dari 3 Juli lalu sampai saat ini masih belum berjalan efektif.

Bagi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, opsi tersebut harus dipikirkan secara matang untuk kemudian mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengawal sektor-sektor terdampak pandemi, khususnya sektor transportasi, pariwisata dan UMKM.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita merespon usulan pengembangan pajak dalam sektor E-commerce.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau pemerintah dengan aparatnya untuk mengedepankan empati selama penegakan aturan PPKM Darurat di sejumlah daerah.

Komisi XI DPR RI masih terus menerima masukan penting untuk merumuskan Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Bagi anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, perubahan status ini menjadi konsekuensi atas dampak pandemi yang memukul perekonomian Indonesia.

Pemerintah harus fokus untuk pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19 sebelum mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Kalangan dewan meminta pemerintah mengambil langkah strategis berupa pemberian penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh para tenaga kesehatan (nakes) dan aparat kepolisian serta TNI yang menjadi garda terdepan dalam upaya menekan penyebaran covid 19 di seluruh daerah di Indonesia.

Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua MY Esti Wijayati memaparkan bahwa dalam perubahan Rancangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 terdapat setidaknya tujuh substansi pokok di luar naskah RUU yang telah diajukan pemerintah yang semula hanya terkait dengan dua substansi pokok.