Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung kolaborasi Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan TNI terkait pengamanan di seluruh kejaksaan tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).

 Agenda sidang hari ini, mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden.

Tentunya kita harus mempunyai seseorang, baik di TNI maupun Polri atau siapapun yang berkompeten atau bisa menyelesaikan permasalahan di BUMN tersebut.

Kita enggak bisa bilang ini enggak cocok, ini enggak pas. Jadi sekali lagi, ke depannya di Republik ini idealnya kita bicara yang baik.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah tegas Kemendagri yang melarang ormas menggunakan atribut menyerupai TNI/Polri maupun Kejaksaan.

Selain pidana pokok, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa pembunuh jurnalis untuk dipecat dari dinas militer TNI AL.

Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif.

Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara.