Pemerintah jangan plin-plan. Sementara Presiden bilang ekonomi kita bagus dan APBN surplus, para menteri justru berwacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi disebut akan memberi efek domino. Dimulai dari inflasi sampai ke pertumbuhan ekonomi nasional.

Jangan sampai dana subsidi yang terbatas ini dinikmati oleh mereka yang tidak berhak, atau terjadi kebocoran kuota BBM.

Anggota FPKS MPR RI ini mengatakan, mustahil target inflasi Pemerintah di tahun 2023 tersebut dapat dicapai kalau Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar.

Pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengendalikan ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM di tengah tingkat inflasi yang tinggi sekarang ini. Khususnya untuk BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite yang digunakan masyarakat luas. Jangan sampai kebijakan yang diambil Pemerintah malah membuat masyarakat semakin menderita.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, Pemerintah sebaiknya jangan malah saling lempar tanggung jawab antar instansi sehingga menyebabkan masalah terus berlanjut.

Menurut Puan, perlu ada contingency plan atau rencana cadangan menghadapi penyaluran BBM bersubsidi.

Sekarang saja dikabarkan cadangan operasional  BBM Pertamina tinggal 15 hari, dari yang seharusnya 20-30 hari. Akibatnya, di beberapa tempat mulai ada berita tentang antrean BBM.

Pemerintah jangan mau enaknya sendiri. Saat harga minyak dunia tinggi, harga BBM nonsubsidi dinaikan. Sekarang saat harga minyak dunia turun, harga BBM bersubsidi tetap tinggi juga.

Penetapan HET semestinya menjadi kewenangan pemerintah pusat bukan merupakan kewenangan Pemda. LPG 3 kg Ini adalah barang bersubsidi, komoditas strategis seperti juga BBM bersubsidi, yang harga jualnya ditetapkan Pemerintah pusat.