Kedua belas kawasan yang telah mendeklarasikan dan memprioritaskan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2019 adalah Bandara Soekarno Hatta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Hasanuddin Makassar, Bandara Hang Nadim Batam, Bandara Ngurah Rai Bali, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Sekupang Batam dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan mengatakan, tujuh hingga delapan SMP negeri yang terletak di luar Pulau Batam, sampai saat ini belum teraliri listrik.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Keuangan responsif dalam menyikapi aspirasi dari para pelaku industri galangan kapal di Batam yang merasakan ketidakadilan dalam menjalankan kegiatan berusaha.

Batam sebagai jantung perekonomian Provinsi Kepri harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, agar daya saing dan pelayanan publik di Batam semakin meningkat.

Komisi II DPR mengkritik rencana pemerintah yang akan membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan akan dileburkan dengan pemerintah daerah Kota Batam.

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat harus dibarengin dengan pembangunan administrasi yang mendukung pemanfaatannya.

Dia menyarankan kawasan ekonomi dan bisnis itu dipimpin oleh profesional dari praktisi maupun eksekutif bisnis yang dibawahi langsung oleh pemerintah pusat.

Pimpinan DPR meminta pemerintah untuk menghentikan peleburan BP Batam dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam. Sebab, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku di tanah air.

Ahmad Heri Firdaus menegaskan wacana pengalihan kepemimpinan BP Batam ke Walikota Batam, atau menjadi ex-officio merupakan langkah mundur.

BP Batam diharapkan sebagai gerbang ekspor impor untuk mendongkrak investasi dan industrialisasi.