Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan dan kepatuhan data dalam penyusunan RUU Satu Data Indonesia.

Kalau pembahasan sudah sampai pada tahap tertentu dan memang dibutuhkan, baru kita berikan kepada publik

Komisi I DPR menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke pemerintah sebagai pihak yang menginisiasi.

Kami berharap regulasi ini dapat menjadi terobosan hukum untuk memastikan daerah-daerah kepulauan memperoleh pembangunan yang adil, setara, dan berkualitas.

Lestari Moerdijat: Bangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Taufan Pawe, berharap regulasi tersebut dapat menjadi payung hukum yang mendorong peningkatan kesejahteraan.

aparat juga diminta menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) apabila dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur yang memenuhi

Kehadiran berbagai model sekolah yang dikelola lintas kementerian tidak boleh melahirkan fragmentasi maupun standar yang berbeda-beda dalam sistem pendidikan.

Kita sepakat keadaan tertentu tersebut sehingga menyebabkan bahwa RUU yang sebelumnya belum masuk ke dalam bagian daripada Prolegnas akan dimasukkan ke dalam

Hal itu disampaikan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Panja Baleg DPR RI terkait penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.