Pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam akan memindahkan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Sosial ke Papua terus menuai kritik dan panen hujatan.

Mendorong penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan penyelewengan dana Bansos

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan kebijakan terbaru untuk mengatur sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyampaikan, dari sekian besar jumlah penduduk Indonesia, sebagiannya adalah mereka yang duduk berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kalangan dewan menyoroti masalah terkait pengangkatan guru dan tenaga kependidikan (GTK) honor menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Kerja sama ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah, terutama dalam hal perencanaan.

Mulanya permohonan ini diajukan untuk menelisik polemik TWK yang menjegal 75 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan untuk mengangkat penyidik dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak tepat.

KPK akan menggelar pelantikan para pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari ini, Selasa (1/6).