DPR RI menerima Pokok-pokok Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sebagai partai yang diktator dan melanggar Undang-Undang (UU) yang berlaku. Sebab, PKS disebut telah merampas hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Rapat Badan Legislasi DPR RI  dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, telah mendengarkan pemaparan hasil studi dari Badan Keahlian Dewan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

Undang-undang saat ini tidak memaksakan pencegahan penderitaan, tetapi mengatakan penyembelihan tidak seharusnya menyebabkan rasa takut atau stres pada hewan

UU Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) akan diselaraskan dengan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan diperikarakan disetujui pada akhir musim panas.

Mendagri Tjahjo Kumolo dinilai telah mengangkangi Undang-Undang (UU). Hal itu terkait pengangkatan mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar).

KPK menyatakan siap membahas polemik revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan Presiden Jokowi.

Wakil Ketua MKD DPR RI Sarifuddin Sudding memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah melalui pembahasan yang cukup alot dan telah melibatkan berbagai pihak.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menjelaskan tujuan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Konsultan Pajak adalah meningkatkan penerimaan pajak negara.

ketika set pertama sanksi AS diberlakukan, perusahaan Eropa dapat dilindungi dengan memblokir undang-undang yang memungkinkan mereka memulihkan kerusakan