Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. 

Kebijakan menyangkut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuat pemerintah pusat selalu menjadi beban pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, kebijakan pengangkatan dilakukan pusat, namun yang bayar gaji dibebankan ke pemda.

segera mengambil kebijakan emergency dengan pengetatan dan pembatasan mobilitas

Lebih dari 70 anggota DPR dari partai Demokrat mendesak Presiden AS Joe Biden untuk membatalkan kebijakan AS yang sudah berlangsung lama terkait dengan pendudukan Israel atas Palestina

Jokowi ingin kebijakan tersebut benar-benar dijalankan di seluruh penjuru negeri. 

Para pemangku kepentingan tidak bisa lagi menghadapi kondisi ledakan kasus positif Covid-19 ini secara business as usual.

Selain pembatasan kehadiran, penyesuaian juga dilakukan terhadap jam kerja pegawai yang bekerja di kantor. 

Kalangan dewan mendukung penuh kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro menyebut kebijakan holding ultra mikro persis seperti kebijakan yang diambil saat masa pemerintah kolonial Belanda. 

kebijakan tersebut hanya akan memunculkan penyeragaman (monokulturisasi) kelembagaan keuangan