Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak terikat untuk mengacu pada RPJMN, karena visi dan misi gubernur/bupati/walikota sangat mungkin berbeda dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih.

Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian selalu mengatakan kepada kita di berbagai kesempatan, jangan sampai semua penyerapan anggaran itu di akhir tahun. Bagaimana situasinya di tempat kita? Penyerapannya di akhir tahun atau tidak

Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melaksanakan SPI dengan harapan agar seluruh instansi pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, turut mendukung upaya ini sebagai salah satu langkah dalam mendorong birokrasi yang lebih bersih dari korupsi

Kementan bersama BNPB dan pemerintah daerah akan menyusun pedoman penanganan ternak pada bencana gunung berapi yang di dalamnya termasuk pengaturan evakuasi ternak dan rencana kontinjensi.

Melalui forum MPR RI FOR Papua yang diisi anggota DPR RI dan DPD RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat, MPR RI akan menjadi mitra strategis bagi TNI, termasuk di dalamnya bagi Kopassus, dalam menciptakan suasana kedamaian di tanah Papua.

Pengadaan barang dan jasa ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita, karena korupsi di daerah itu 70 persen (di) pengadaan barang dan jasa, ini menurut sumber dari KPK, jadi harus menjadi perhatian kita semua untuk melakukan pembenahan

Pasalnya, yang menyebabkan harga pangan alami kenaikan karena rantai pasok yang tidak tertata, sehingga Kementan turun ke setiap daerah menghadirkan pasar mitra tani atau gelar pasar murah.

Jawa Tengah tertinggi, disusul Jatim, dan Sumsel

Kita ketahui bahwa perhatian dan komitmen terhadap lingkungan hidup merupakan bagian penting dari pembangunan yang seringkali diabaikan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Sehingga tak jarang keberadaan lingkungan hidup yang memiliki suasana ekosistem alami yang asri dengan berbagai makhluk hidup semakin sulit kita jumpai di banyak kota di Indonesia saat ini.

Kami mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan menstabilkan harga minyak goreng juga bahan pokok lainnya. Namun jika upaya itu dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang tidak fair dan berlebihan tentu akan menimbulkan masalah baru lainnya di level petani dan daerah.