Kalangan dewan mendesak pemerintah membatalkan rencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok (sembako).

Wacana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan patut dipertanyakan.

KPK menduga pemberian uang itu terkait penurunan nilai pajak Bank Panin pada pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian akhir dari mata kuliah Komunikasi Antar Budaya, salah satu mata kuliah di Program Studi Ilmu Komunikasi Kalbis Institute.

Kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) sangat merugikan rakyat kecil dan kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak bisa menjadi satu-satunya alat ukur untuk melihat seberapa kuat nilai-nilai kebangsaan para peserta tes tersebut.

Wacana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sector pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan memicu kontroversi di masyarakat.

Kalangan dewan menyoroti rencana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Bamsoet menerangkan, memudarnya identitas dan karakteristik bangsa, dapat dirasakan ketika peradaban dan nilai-nilai kearifan lokal kian tergeser oleh gaya hidup hedonis, individualis, egois, dan pragmatis.

Tidak boleh ada toleransi lagi terhadap KKB dan pelaku teror di Papua untuk terus melakukan aksi kejahatan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.