Atas dasar semangat bersama untuk selalu berjalan beriringan dengan cita-cita rakyat Indonesia, Hari ini kami relawan pendukung Jokowi di Provinsi Riau secara tegas menggaungkan komitmen bersama untuk 2024 tetap setia bersama Presiden Jokowi. Joom Kite Besame Pak Jokowi 2024.
Jadi apa ada masalah? Tidak ada sebenarnya. Hanya kami menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kecermatan dalam membuat undang-undang agar tidak bermasalah dalam tahap pengaplikasiannya nanti.
Masyarakat dalam dua tahun terakhir sudah mengalami kesulitan karena dampak pandemi Covid-19. Masyarakat saat ini juga sudah disulitkan dengan kelangkaan dan kenaikan minyak goreng. Jangan sampai bebannya terus bertambah dengan kenaikan kebutuhan dasar jelang bulan puasa.
Itulah pemikiran luhur para pendiri bangsa ini, sehingga Pasal 33 di dalam UUD 145 Naskah Asli disebut dalam Bab Kesejahteraan Sosial. Karena muara dari perekonomian yang harus disusun oleh negara ini adalah kesejahteraan sosial.
Sikap tegak lurus relawan Sapu Lidi bukan tanpa dasar dan fakta, menurut Ahmad, Presiden Jokowi telah berjuang dengan keras untuk terus memberikan yang terbaik untuk Bangsa Indonesia ditengah terjadinya Pandemi Covid-19 di Indonesia.
Banyak sekali PR yang harus dikerjakan dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya agar menyeluruh, yang wajib dibenahi adalah hulunya. Kalau hulunya selesai, hilir mengikuti.
Kajian internal Fraksi PKS menemukan pelanggaran undang-undang atas kisruh minyak goreng, antara lain pelanggaran atas sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Penyerahan tersangka DP beserta barang buktinya dilakukan atas dugaan Tindak Pidana di bidang ketenagakerjaan dengan menempatkan PMI secara nonprosedural atau tidak memenuhi persyaratan undang-undang bekerja di negara Singapura.
MPR RI tengah menyelesaikan kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang kedudukan hukumnya lebih kuat dibanding undang-undang.