Google akan mengembangkan kebijakan pengecualian untuk orang yang tidak dapat divaksinasi karena alasan medis atau alasan perlindungan lainnya.

Dengan adanya ancaman Covid-19 varian delta dan munculnya varian baru, Indonesia terus memperkuat kebijakan di sisi kesehatan dan perlindungan sosial.

Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, regulasi seperti di OJK, semuanya dilakukan untuk bisa menghadapi ancaman itu, melindungi masyarakat dan dunia usaha, dan perekonomian agar tetap bisa bertahan.

Perubahan atau penyesuaian kebijakan yang kerap kali dilakukan pemerintah terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus mendapat dukungan, atau sebisanya mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat.

Euforia terhadap pelonggaran di sejumlah sektor mulai terlihat, meski sejatinya kebijakan PPKM level 4 adalah untuk membatasi mobilitas orang demi mencegah penularan Covid-19.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung penuh kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 demi menekan penyebaran Covid-19.

Pemerintah harus serius memperhatikan jaring pengaman sosial bila memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Tanpa jaring pengaman sosial, kebijakan PPKM sama sekali tidak efektif.

Menurut Lestari, kebijakan pengecualian terhadap sejumlah sektor pada masa perpanjangan PPKM level 4 tersebut menuntut sosialisasi yang masif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Di Tunis, polisi menggunakan semprotan merica terhadap pengunjuk rasa yang melemparkan batu, dan meneriakkan slogan-slogan menuntut Perdana Menteri Hichem Mechichi mundur dan parlemen dibubarkan.

Hasil PPKM level 4 tersebut akan menjadi dasar penerapan kebijakan pengendalian Covid-19 selanjutnya di tanah air.