Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menyampaikan bahwa laporan evaluasi semester satu kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disampaikan dalam raker kali ini belum lengkap.

Komisi IV DPR RI mendorong percepatan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 berkaitan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pemanasan global terus terjadi, spesies hewan dan tumbuhan di bumi ini terus mengalami kepunahan. Sumber daya alam terbarukan terus terdegradasi, dan sumber daya alam tidak terbarukan semakin menipis.

Pimpinan Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI Badikenita Sitepu, Eni Sumarni, Ajbar dan Angelius Wake Kako menghadiri rapat kerja dengan Baleg DPR RI dan Pemerintah dalam rangka Evaluasi Prolegnas Prioritas RUU Tahun 2021.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai sudah terlalu lama pemerintah menjanjikan dukungan program digitalisasi yang bagi UMKM.

Komisi III DPR RI menyampaikan kekagumannya atas kesungguhan Polri dalam menangani kebakaran hutan di tanah air. Selain dengan melakukan operasi dan penjagaan di lapangan, Polri juga merilis aplikasi ASAP.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan mitigasi bencana hidrometeorologi sebagai langkah upaya penyelamatan rakyat dari potensi bencana.

Pelaku seni perlu mempunyai kemampuan yang adaptif supaya bisa tetap memanfaatkan kreatifitas di tengah keterbatasan saat ini.

Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap.

Kami memahami pentingnya reformasi perpajakan guna mendukung konsolidasi fiskal menuju disiplin fiskal sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Namun demikian, upaya reformasi ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, cermat, dan tidak tergesa-gesa dengan pula memperhatikan kondisi perekonomian yang masih terdampak pandemi.