Kebijakan Pemerintah melalui Kimia Farma memberikan layanan vaksinasi mandiri berbayar dalam program Vaksin Gotong Royong mendapat kritik pedas dari masyarakat. Program ini dinilai bertentangan dengan janji presiden yang akan menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pimpinan DPR RI angkat bicara terkait vaksinasi Covid-19 berbayar yang dijalankan BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan dua hal penting terkait pelaksanaan vaksinasi gotong-royong individu yang dijalankan BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk per Senin (12/7).

Kebijakan pemerintah melalui Kimia Farma yang memberlakukan vaksinasi berbayar senilai Rp879.140 untuk dua dosis bagi individu atau perorangan dinilai membebani dan bahkan memeras rakyat.

Ketua Pengurus YLKI Tulus Abadi mengatakan program vaksinasi berbayar tidak etis dan harus ditolak.

Kini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas akses Vaksinasi Gotong Royong untuk individu/perorangan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan rencana pemerintah menjual vaksin melalui Kimia Farma.

Rezim Presiden Suriah Bashar Al-Assad dikabarkan telah menggunakan bahan kimia yang diimpor dari Swiss untuk memproduksi senjata kimia

Masyarakat harus bijak dan faham bahwa obat untuk terapi terkait COVID-19 tidak bisa dibeli bebas dan tanpa resep dokter.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemeperin) guna meningkatkan pengawasan peredaran bahan-bahan kimia yang digunakan oleh para teroris.