Selain kepala daerah, dalam OTT ini, KPK juga membekuk pejabat daerah dan pihak swasta. "Ada kepala daerah, pejabat daerah dan swasta," ungkap Febri.

Pengajuan PK disampaikan melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Namun, sambung Dedi, laporan tersebut tidak ada atensi balasan. Bahkan, hingga lima kali pergantian Kapolda Sultra kasus itu seakan `ditelan bumi`.‎

Ada 10 poin sikap KPK yang dirangkum dalam surat tersebut. Berikut 10 poin sikap KPK dalam surat yang dilayangkan tersebut

ICW menilai jika RUU KUHP itu disahkan akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.‎ Salah satunya, hilangnya kewenangan KPK dalam menindak perkara korupsi.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap politikus Golkar Bambang Soesatyo sebagai saksi.

Sejak penilaian atas laporan keuangan pertama kali tahun 2006 dilakukan oleh BPK, penilaian dengan hasil sangan baik ini merupakan yang kedua kalinya.

Pimpinan DPR dan Komisi III DPR diminta untuk tidak terburu-buru dalam mengesahkan RUU KUHP yang sedang dalam pembahasan bersama pemerintah.

RUU KUHP yang sedang pembahasan antara DPR dengan pemerintah menuai polemik. Dimana, KPK menyebut RUU KUHP tersebut berpotensi melemahkan kewenangan pemberantasan korupsi.

Perbuatan Fredrich dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.