Badan Legislasi (Baleg) DPR masih melakukan pembahsan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dengan meminta masukan dari berbagai komunitas dan profesi.

Undang-undang tersebut dipandang berpotensi memaksakan pembatasan berat terhadap kebebasan berbicara dan aktivitas politik oposisi di bekas jajahan Inggris yang diserahkan kepada pemerintah China pada tahun 1997.

Undang-Undang kepalangmerahan telah mengatur segala kegiatan PMI dilakukan oleh 2 pihak yaitu PMI dan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI yang melantik Direktur Utama PAW TVRI periode 2020-2022 sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang MD3.

Jika undang-undang itu disetujui, maka ratusan ribu pekerja asing terancam diberhentikan dan diganti penduduk setempat.

AMPHURI menemukan adanya upaya desakralisasi haji dan umrah dalam draft Rencana Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Baleg DPR RI Bukhori Yusuf menegaskan bahwa terdapat sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang menabrak ketentuan yang sudah diatur oleh UU eksisting dan juga UUD 1945.

Moskow berulang kali memperingatkan Israel agar tidak menerapkan rencana sepihak yang bertentangan dengan undang-undang internasional

Australia, salah satu co-sponsor dari mosi tersebut, mempertimbangkan rancangan naskah tersebut untuk mengartikan bahwa WHA mendukung dorongan Canberra untuk tinjauan global.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta Pemerintah lebih memperkuat rancangan besar (grand design) pengembangan sektor perikanan dan hasil laut agar potensinya bisa digarap optimal untuk meningkatkan ekonomi rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan.