Masa Persidangan II DPR RI, Tahun Sidang 2017-2018, telah dibuka oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. Dalam masa sidang ini DPR akan melaksanakan fungsi pengawasan dan diplomasi parlemen.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, pengawasan adalah salah satu tugas pokok anggota parlemen. Tanpa pengawasan parlemen, kekuasaan pemerintah akan menjadi mutlak, otoriter, yang pada akhirnya membuat rakyat jadi tak berdaya.

Komunikasi antar DPR, MPR dan DPD belum terbangun dengan baik. Sebab, koordinasi antar kamar di parlemen itu belum diatur dalam Undang-undang (UU) MD3. Untuk itu, perlu ada penguatan komunikasi antar ketiga kamar tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan menteri agar tidak melepas aset negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa persetujuan parlemen.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, Indonesia sebagai negara yang berdaulat akan terus mempertahankan konsistensinya untuk menjaga perdamaian dunia.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf membahas perkembangan krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya dengan perwakilan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR Thomas Vargas.

Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR kembali menyelenggarakan Press Gathering untuk yang ketiga kalinya ditahun 2017. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan silaturahmi dan persaudaraan antara Pimpinan DPR dan pegawai Sekretariat Jenderal DPR dengan wartawan.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memimpin delegasi parlemen Indonesia melakukan pertemuan dengan anggota parlemen dari Partai Demokrat dapil Carolina Utara 4, David Price di kompleks Capitol Hill, Washington DC.

Kongres Amerika Serikat (AS) salah satu contoh bagi parlemen Indonesia. Sebab, parlemen merupakan sebagai pilar utama demokrasi di setiap negara.

Sebagai parlemen modern, DPR RI membutuhkan dukungan teknologi yang modern. Untuk itu, DPR terus berbenah diri memperbaiki akses informasi dan komunikasi.