Sikap anggota DPR RI yang pro terhadap hak angket perkara e-KTP sudah mengintimidasi peradilan.

Jika Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, apakah Golkar masih solid?

Permintaan hak angket anggota DPR dapat menghambat proses hukum.

Aga terancam dipidana jika berupaya melindungi tersangka keterangan palsu di sidang e-KTP yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO).

Mereka kerap berbelit-belit memberikan keterangan.

Sebagai partai Oposisi, klaim Olly, mana mungkin partainya PDIP terlibat dalam pengaturan proyek e-KTP.

Uang lebih dari Rp 600 miliar itu merupakan laba atas pengerjaan sejumlah proyek.

Olly menepis adanya bagi-bagi uang di Banggar DPR RI.

Partai Golkar diharapkan tidak memecat Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Yorrys Raweyai.

perusahaan keponakan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini merupakan salah satu peserta tender proyek pengadaan e-KTP pada 2011 silam.