Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafii mengapresiasi kinerja Kepolisian DIY dalam menangani kasus terorisme dan intoleransi umat beragama.

DPR resmi menetapkan dua hakim ad hoc industrial yang akan ditempatkan di Mahkamah Agung (MA). Keduanya adalah Sugeng Santoso yang diusulkan APINDO dan Junaedi yang diusulkan serikat pekerja.

Komisi VIII DPR RI menekankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) cepat merespon terjadinya bencana di daerah-daerah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto mengatakan, belum ada pemahaman dari sebagian kalangan bahwa Indonesia itu hidup di daerah ring fire.

Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait menilai hubungan antara pemerintah dan DPR semakin harmonis. Hal ini menyusul diterimanya secara aklamasi calon Gubenur Bank Indonesia Perry Warjoyo tanpa ada perdebatan antar fraksi.

Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengingatkan pemerintah agar konsekuen dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) yang telah dibuat bersama DPR.

Anggota Komisi X DPR RI Putu Supadma Rudana mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga  untuk membangun sistem keolahragaan yang baik menjelang pelaksanaan Asian Games di pertengahan 2018 nanti.

Komisi VI DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari pemerintah.

Mejelis hakim juga mencabut hak politik Nur Alam. Pencabutan hak politik itu sesuai tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).‎

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera memperbaiki Bendungan Pilohayanga dan Bendungan Dulamayo yang rusak.