Nah kita mengundang bapak dan ibu semua justru kita pengen belajar dari bapak dan ibu yang hadir di sini kepada kita, sehingga kita punya bahan untuk kemudian kita membuat sebuah mekanisme dengan pemerintah.
Ini adalah momentum yang tepat untuk mengadakan pembaruan agar pengelolaan sumber daya alam kita semakin optimal dalam memberikan nilai tambah domestik dan efek kesejahteraan bagi masyarakat.
Karena itu berulang-ulang saya sampaikan di rapat-rapat Komisi X (dan) di rapat Banggar kita harus mengubah dan merekonstruksi ulang atas penempatan anggaran mandatory APBN di angka 20 persen itu.
Dalam pencarian kita soal solusi air dan sanitasi yang berkelanjutan, saya tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang model-model inovatif dan terukur yang telah berhasil secara internasional, khususnya dalam kemitraan publik-swasta.
Satu Undang-Undang yang perlu mendapat perhatian kita adalah masalah Undang-Undang Narkotika. Undang-undang yang ada saat ini tidak lagi memadai karena banyaknya macam narkotik yang telah berubah bentuk dan jenis, sehingga tidak tercantum dalam lampiran undang-undang yang ada sekarang.
Pengakuan partai terbesar dari Komisi II DPR RI bahwa money politic telah menjadi budaya dalam pemilu kita, artinya partai politik telah kehilangan akal dalam mengatasi kecurangan.
Mungkin kita ke depannya membawa kesimpulan bahwa ini harus dievaluasi, terhadap sistemnya dulu.
Ini menurut kami tidak wajar sehingga kami melihat bahwa perlu ada kita dudukkan bersama dan kita besok rencana akan memanggil Kemendikbud dan DPR juga langsung membuat panja biaya pendidikan.
Ada lima poin penting dalam revisi tentang UU Pelayaran. Dan poin pertama ini menurut saya sangat penting karena dalam menjaga konsistensi dan keberpihakan kepada perusahaan pelayaran nasional kita.
Nah tentu kita harus merawat menata air bagaimana kita juga jangan sampai air ini menimbulkan konflik. Karena banyak negara sudah mulai ada konflik terhadap air di Sungai Nil, jadi Afrika ini sudah menjadi konflik.