Tidak ada jaminan merevisi Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu akan membawa hasil yang lebih baik.

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Klaim keberhasilan bisa berakibat fatal karena dapat dipahami berbeda oleh masyarakat umum.

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk wilayah terluar di Perairan Natuna Utara dalam kondisi aman.

Kebijakan ini sudah baik namun diciderai dengan masuknya WNA asal China tersebut yang merupakan negara episentrum awal Covid-19.

Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu masih relevan digunakan untuk 2-3 kali Pemilu ke depan.

Bank Dunia memasukkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara berpendapatan kecil dan menengah dengan utang luar negeri tertinggi di dunia.

Dalam laporannya, Bank Dunia juga menyebutkan bahwa terjadi peningkatan posisi utang luar negeri Indonesia sebesar 5% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar US$ 379,58 Miliar.

Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA mengingatkan para santri di berbagai pondok pesantren bahwa pandemi Covid-19 yang melanda bangsa dan mengakibatkan berbagai dampak negatif mulai dari kesehatan sampai perekonomian, hingga kini belum usai.