Menurut Ketua Komisi pemilihan Umum, Arief Budiman apabila substansinya tidak diperdebatkan oleh Komisi II dan Pemerintah, maka revisi undang - undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada bakal mulus dan bisa cepat selesai.

Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) ditingkat Provinsi (Gubernur) pemilihannya dikembalikan melalui DPRD

Menurut Gus Yaqut, KPU dalam membuat peraturan, tidak boleh bertentangan dengan undang - undang, karena Undang-undang kedudukannya lebih tinggi ketimbang PKPU.

Dalam UU Pilkada, Mantan Napi termasuk Napi koruptor diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, namun yang bersangkutan harus mengumumkan di depan publik bahwa dia merupakan mantan narapidana.

Bamsoet mengungkapkan temuan beberapa dampak negatif ketika Pilkada dipilih secara langsung oleh masyarakat, seperti adanya pembelahan dimasyarakat lantaran calon mereka dukung berbeda.

Untuk memutuskan apakah Pilkada bakal digelar secara langsung atau tidak, DPP Partai Golkar akan menunggu masukan - masukan dari kader-kadernya di Komisi II dan juga Fraksi - Fraksi partai politik di DPR RI dan Anggota MPR RI.

PDIP terus melakukan pemetaan politik demi mengusung orang-orang terbaik untuk maju di Pilkada 2020

DPD RI berharap Pilkada serentak 2020 dapat menghasilkan pemimpin yang terbaik. Sehingga, kepala-kepala daerah yang terpiih nanti dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Wilayah Papua berpotensi terjadi konflik isu SARA dan konflik horizontal hingga politik uang saat pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Pilkada serentak tahun 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.