KPK dinilai lempar handuk alias menyerah dalam memberantas tindak kejahatan korupsi di tanah air. Hal itu menyusul permintaan Ketua KPK Agus Rahardjo kepada pemerintah untuk merevisi UU Tipikor.

Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Pemerintah menyatakan siap untuk mengaji usulan KPK terkait revisi Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Angka tindak kejahatan korupsi di tanah air masih didominasi dari sektor politik. Tercatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat sebanyak 545 koruptor atau 61,17 persen yang berasal dari sektor politik.

KPK sedang mengidentifikasi dugaan keterlibatan Dirut PLN Sofyan Basir dalam kasus suap PLTU Riau-1. Maka, tidak menutup kemungkinan penyidik KPK kembali memeriksa Sofyan Basir.

KPK terus menelusuri dugaan keterlibatan Dirut PLN Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Kali ini melalui pemeriksaan Kepala Satuan Komunikasi Corporate PT PLN, I Made Suprateka.

KPK mendesak pemerintah segera merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Satuan Komunikasi Corporate PT PLN, I Made Suprateka terkait kasus suap PLTU Riau-1.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memburu keberadaan salah satu tersangka penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga Sabang tahun 2006-2011, Izil Azhar.