Komisi VII DPR memberikan apresiasi kepada Menteri Ristekdikti dan Kepala LPNK di bawah koordinasi Kemenrisktekdikti yang terdiri dari BAPETEN, BATAN, BIG, BPPT, LAPAN, dan LIPI atas capaian kinerja keuangan tahun 2018 yang memperoleh opini WTP dari BPK.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti adanya persoalan ketenagakerjaan di tubuh anak usaha dari PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yaitu PT. Jasa Armada Indonesia Tbk (JAI).

Proses pemilihan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2019-2024 saat ini sudah terseleksi menjadi 32 orang dari 64 pendaftar.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk segera bangkit dan siap untuk melanjutkan proses persiapan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Keamanan Laut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari meminta peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka perluasan jumlah peserta dan performa kinerja program Corporate Social Responsibility (CSR).

Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dinilai masih memiliki kelemahan dari aspek substansi, seperti prosedur pendaftaran, dan penegakan hukumnya.

Paripurna DPR akhirnya mengesahkan sembilan nama baru Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Sebelumnya sembilan nama terpilih ini telah ditetapkan oleh Komisi I DPR.

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, Guru Besar UGM berperan penting membantu DPR RI dalam menetapkan calon Anggota BPK yang terbaik dan beredukasi tinggi.

Komisi VII DPR memandang bahwa keberadaan DEN mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam merumuskan kebijakan energi nasional. Namun, kenyataannya, peran DEN belum begitu optimal.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil menilai, peredaran narkoba di Lampung sangat memprihatinkan. Berdasarkan data BNNP Lampung, Provinsi Lampung memasuki urutan ke-3 di Sumatera, dan dari 34 Provinsi di Indonesia, menjadi peringkat 8 nasional dalam hal peredaran narkoba.