Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan menegaskan bahwa jika nanti MPR melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945

Bambang Soesatyo melalui Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) kembali memberikan bantuan sosial kepada warga DKI Jakarta untuk mengantisipasi datangnya musibah banjir

Komite II DPD RI menilai Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan belum berpihak kepada petani. Secara spesifik UU ini belum mengatur hak petani, bahkan pergerakan petani masih dibatasi.

sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berubah, maka berubah juga kedudukan dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat

Untuk melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 perlu dilakukan konsensus nasional lebih dulu

Pertemuan tersebut membahas tentang peningkatan kapasitas pendamping desa

Menteri Halim juga mengimbau agar Dana Desa benar-benar digunakan untuk memberikan manfaat yang nyata untuk desa

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan rencana kerja MPR RI melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI 1945

Indonesia melalui Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat harus mulai membuka wisata budaya

Sebelumnya sempat terjadi gangguan pada sistem transmisi 150 kV (kilo Volt) antara Binjai dan Pangkalan Brandan