Yang pertama Perppu itu kan bagian dari Undang Undang Ciptaker yang bisa disebut pro bisnis artinya apa pun aturan yang ada di situ tentu kaitannya sangat erat dengan bisnis.

Kami mendesak pemerintah dan para penegak hukum secara tegas dan komitmen menjalankan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, termasuk menghukum pelaku kejahatan terhadap anak dengan hukuman berat, terlebih jika pelaku terbukti residivis.

KPU tidak punya hak (apalagi otomatis) menjalankan putusan MK, atau dipakai menyusun Peraturan KPU (PKPU) untuk menentukan sistem pemilu. Sistem pemilu yang digunakan, sekali lagi, menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Firli meminta jajarannya bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. 

UUDNRI 1945 mengakui adanya perkawinan yang sah, dan itu adalah yang sah menurut ajaran agama.

PKS dan Demokrat dinilai kerap melempar tuduhan tanpa dasar dan tanpa bukti.

Tarif dasar KRL Commuter Line belum saatnya dinaikkan. Pengguna jasa KRL banyak yang menolak kenaikan tarif ini dan meminta agar kenaikan itu dikaji ulang. Tentunya kenaikan tarif ini akan memperberat beban masyarakat.

Pastikan anak-anak Indonesia menguasai ilmu-ilmu dasar sejak dini.

Pemerintah harus dapat memastikan bahwa penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai dasar pembatasan pendistribusian LPG 3 kg memang benar-benar efektif dan akurat sehingga tidak menyulitkan masyarakat.

Golkar tetap taat aturan. Partai besutan Airlangga Hartarto itu akan mengikuti apa pun yang menjadi keputusan pemerintah terkait Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilu.