Kalangan dewan angkat bicara soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan megaproyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Jawa Barat. 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menjelaskan semangat Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan terletak pada status pengangkatan menjadi ASN (PNS dan PPPK), bukan pada proses seleksi.

Penerapan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas Pendidikan.

Komisi X DPR RI mendukung rencana pemerintah menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli 2021 mendatang.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus menuntaskan vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga pengajar alias guru sebelum memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Juli 2021 mendatang.

Pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah sebenarnya sudah dilakukan. Hal itu mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi.

Komisi X DPR mendukung rencana pembukaan kembali kegiatan sekolah dan pertunjukan seni budaya di Indonesia.

Kalangan dewan meminta program vaksinasi bagi para pendidik dan tenaga pendidikan segera tuntas sebelum pembelajaran tatap muka dimulai.

Kalangan dewan ikut mengkritik diktum ketiga dalam surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri soal penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah.