Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal Mi, mengajak Dewan Pers dan aparat mencegah serta menindak penyebaran hoaks di media sosial, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak

Peningkatan pengamanan di daerah rawan dengan mengerahkan aparat keamanan mengambil langkah preventif dengan meningkatkan pengamanan di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik.

Komdigi sampai besok kita akan rapat ya dengan menterinya. Jadi tentu saja kita akan menanyakan walaupun statementnya beliau sudah sangat bagus sekali begitu, bahwa dari Komdigi mendukung sepenuhnya penegakan hukum dan tindakan aparat hukum untuk memproses para pelaku-pelaku yang berada di internal Komdigi.

Aparat penegak hukum yang ada baik Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri harus memprioritaskan penegakan hukum pemberantasan korupsi pada kasus-kasus yang baru untuk mendukung roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik.

Soal bagaimana kan tentunya ada strategi yang dilakukan oleh Aparat penegak Hukum di dalam, yang mengungkap berbagai kasus-kasus yang muncul pada pelanggaran hukum.

Kita bicara soal kedaulatan. Apakah boleh presiden setelah melakukan banyak penderitaan, memberikan banyak kemelaratan, kita biarkan begitu saja? Tegakkan hukum untuk mengadili Jokowi.

Aparat Penegak Hukum Harus Mampu Atasi Maraknya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Soal pelibatan aparat penegak hukum kan di DPR itu one thing, aparat penegak hukum itu another thing. DPR itu institusi politik, APH itu institusi penegak hukum, jangan campur adukkan antara politik dengan hukum itu menjadi campur aduk.

Kalau pelanggaran-pelanggarannya ditulis, itu otomatis rapor merah. Bukan hanya rapor merah, sudah tidak layak untuk menjadi Menteri Agama, karena itu sudah menyangkut kepada aparat penegak hukum.

Aparat diduga melakukan sweeping hingga masuk ke area pusat perbelanjaan.