Berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan saran serta masukan dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Hukum RI.

Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa penjualan ekspor SDA seperti batu bara dan kelapa sawit wajib dikelola oleh BUMN.

Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan pidato KEM-PPKF yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab keraguan pasar.

Keterlibatan Komisi III DPR RI dalam Timwas Haji menjadi bentuk komitmen parlemen untuk memperkuat pengawasan pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan penyampaian KEM-PPKF dalam Rapat Paripurna DPR RI oleh Presiden Prabowo Subianto akan menjadi tradisi baru.

Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti pentingnya penguatan fungsi anggota Dewan Komisioner (ADK) ex officio di tubuh Lembaga Penjamin Simpan.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya memperkuat kepastian hukum saat meghitung kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi.