Pernyataan yang dilontarkan Legislator Dapil Sumatera Utara II itu mengkritisi pernyataan rekannya dari Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Politikus Partai Gerindra itu sebelumnya mengkritisi Kementerian Perindustrian terkait importasi besi baja, padahal pangkal masalah ada pada Kementerian Perdagangan. 

Kenapa sih Kemenperin tidak mencabut-cabut itu aturan, ada apa? Itu Menteri Perindustrian Baja Dalam Negeri atau (Menteri) Baja Cina

Kementerian dan lembaga di sektor pangan itu betul-betul harus dievaluasi secara total baik Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian UMKM.

Masalah utamanya kan di titik ini. Kalau produksi aman tentunya perlahan tapi pasti distribusi juga akan aman.

Bukan tanpa alasan, menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan agar publik tahu berapa banyak kapasitas produksi minyak nasional dan digunakan untuk keperluan apa saja.

Fakultas MIPA Universitas Indonesia (FMIPA UI) menggandeng Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), melaksanakan kegiatan Pelatihan Upskilling Analis Kimia jenjang kualifikasi KKNI Level 5.

Regulasi Kemasan Pangan dan Dampaknya 

Merusak iklim investasi di Indonesia

Para pelaku IKM ini berasal dari sektor fesyen dan aksesoris, kosmetik, makanan dan minuman, serta pelaku startup yang menyediakan solusi teknologi bagi IKM.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menargetkan tiga sektor prioritas untuk dikembangkan sebagai fokus industri halal yaitu makanan dan minuman, fesyen, serta farmasi dan kosmetik.