Pernyataan ini menanggapi permintaan protes mahasiswa yang mendesak pemerintah melakukan revisi pada Undang-Undang KPK, karena dipandang sebagai bentuk pelemahan lembaga antirasuah tersebut.
Efektivitas undang-undang itu seharusnya lebih dikedepankan sebelum diubah
Pihak yang merasa genting dan mendesak Perppu UU KPK hanyalah orang yang takut kehilangan kekuasaan di institusi KPK.
Aktivis mahasiswa memiliki sikap tegas terkait UU KPK, meskipun Presiden mengelurkan Perppu KPK. Apa itu?
Ratusan mahasiswa dari BEM se-Jakarta menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menolak wacana penerbitan Perppu KPK.
Senada dengan Puan, Wakil ketua DPR RI, Aziz Syamsudin juga mengatakan bahwa Perppu KPK merupakan kewenangan Presiden.
Pimpinan DPR menilai wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Keyakinan itu, Masinton mengatakan, dirinya berkeyakinan UU KPK harus direvisi, sehingga agenda pemberantasan korupsi lebih maju lagi.
PDI Perjuangan bersama koalisi akan terus membangun komunikasi politik dan memerkuat stabilitas politik, hukum, dan ekonomi
Presiden dapat menggunakan emergency power dengan menerbitkan Perppu, tentu dengan dasar konstitusional kegentingan yang memaksa