DPR RI sendiri memiliki peran kunci dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan yang mendukung pengembangan KEK. Melalui legislasi yang tepat, DPR RI dapat menciptakan lingkungan hukum yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi di Batam.

DPR RI ini adalah sebuah lembaga politik yang tidak lepas dari sebuah fungsi yang sangat penting yaitu legislasi, dan legislasi yang paking kredibel seperti dikatakan kaka Willy tadi, adalah sebuah legislasi yang sudah melalui proses deliberatif demokrasi yang terbuka, seterbuka-bukanya.

Peran parlemen tidak hanya meratifikasi, tapi juga menerjemahkan ke dalam berbagai produk legislasi, pengawasan pelaksanaan UNCAC, serta memastikan keberpihakan anggaran untuk mendukung program-program pemberantasan korupsi.

Indonesia membutuhkan sebuah landasan hukum yang komprehensif dalam membangun kebijakan identitas dan perkembangan digital serta layanan sertifikasi elektronik lainnya.

Sebelumnya, badan legislasi (Baleg) DPR RI melakukan rapat secara tertutup terkait penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan Pemerintah telah berhasil menyelesaikan pembahasan 2 (dua) Rancangan Undang Undang menjadi Undang Undang dan menyetujui 1 (satu) Rancangan Undang Undang menjadi Rancangan Undang Undang Usul DPR RI.

Badan Legislasi DPR RI beserta Komisi VII DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menjadi usul inisiatif DPR RI.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. DPR RI, menjalankan kedaulatan rakyat, melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Rapat Paripurna DPR RI hari ini telah menyetujui sebanyak 42 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023.