KPK menanggapi soal disahkannya UU No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN.

Yaitu soal penyelamatan uang negara dan pemulihan termasuk pendampingan-pendampingan maupun memberikan pertimbangan hukum kepada instansi-instansi BUMN dan BUMD.

KPK ingin mempelajari soal aturan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang tidak lagi masuk kategori penyelenggara negara.

Tentu, kita juga perlu memperhatikan aturan turunan dari UU BUMN, khususnya melalui Peraturan Menteri BUMN. Namun, revisi UU KPK menjadi krusial untuk memastikan KPK tetap memiliki landasan hukum yang kuat dalam memberantas korupsi di BUMN.

Erick Thohir datang ke KPK untuk berkonsultasi dan membahas soal sistem pencegahan korupsi di BUMN

Frekuensi transaksi Livin’ by Mandiri tercatat mencapai 1,1 miliar transaksi, atau meningkat 30 persen (yoy)

Tercatat, kredit corporate tumbuh sebesar 20 persen (yoy) atau bertambah Rp102 triliun menjadi Rp608 triliun pada kuartal I-2025

Nur Hidayat sependapat, dukungan BUMN seperti Pertamina pada kedua ajang otomotif tersebut memang sangat positif

Rosan melaporkan per 21 Maret 2025 total BUMN yang telah bergabung dengan Danantara sebanyak 844 perusahaan

Workshop ini sejalan dengan komitmen Holding Perkebunan Nusantara untuk membangun komunikasi yang lebih proaktif, transparan, dan berbasis data.