Desakan itu disampaikan Koalisi Sultra Bersih menyusul pembaruan nilai dugaan kerugian negara dalam laporan tersebut.

Desakan itu muncul setelah Nusron diduga pergi ke luar negeri dan tidak memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN.

Nusron Wahid diduga pergi ke Malaysia dan tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi HGB di Kementerian ATR/BPN.

Pengusutan perkara tersebut harus menyasar pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, bukan hanya pejabat pelaksana teknis.

KPK menetapkan Bupati Klaten periode 2025-2030, Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dugaan korupsi di Pemkab Klaten, Jawa Tengah.

KPK menetapkan adik dari mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Bima Setiawan bersama empat orang lainnya sebagai tersangka korupsi DSP.

Penetapan tersangka dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan insentif bersama 10 oranh lainnya yang diamankan dalam OTT pada 13 Oktober 2026.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak KPK mengusut tuntas perkara tersebut sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran kebencanaan.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengaku miris mendengar kasus OTT di BNPB ketika Indonesia diterpa karhutla dan pemulihan pascagempa NTT.

Nusron Wahid bakal diperiksa sebagai saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.