Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak dapat hanya dilihat dari perspektif hukum pidana.

Yasonna H. Laoly menegaskan pentingnya penyerapan aspirasi berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Hukum Perdata Internasional Andreas Hugo Pareira menyoroti pentingnya memperkuat posisi tawar Indonesia.

Pansus RUU HPI DPR RI menyoroti pentingnya penguatan substansi RUU HPI untuk memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri.

Bank of America sepakat mengeluarkan biaya penyelesaian sebesar US$72,5 juta atau Rp1,2 triliun, untuk kasus gugatan perdata yang diajukan terkait Epstein.

Undang-Undang ini bersifat ringkas, hanya mengatur mengenai hal-hal pokok, sedangkan detailnya kemudian diserahkan kepada para pihak dalam forum.

Pansus RUU HPI DPR RI bersama pemerintah menyepakati sejumlah poin penting dalam kelanjutan pembahasan regulasi tersebut.

Pansus dan pemerintah menyetujui jadwal rapat pembicaraan Tingkat I RUU tentang Hukum Perdata Internasional yang telah ditetapkan dalam rapat kerja.

Melalui kerjasama tersebut, sejumlah potensi persoalan perdata maupun tata usaha negara dapat diselesaikan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ya, menjadi usul inisiatif DPR dan akan berproses sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku.