Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mendukung prioritas pemberian vaksin jenis Moderna yang ditujukan sebagai vaksinasi tahap ke-3 (vaksin booster) untuk tenaga kesehatan (nakes). Pemberian vaksin booster ini sangat penting mengingat nakes adalah garda terdepan dalam penanganan covid-19 terlebih dengan resiko terpapar yang sangat tinggi.
“Nakes adalah pahlawan dalam perang melawan pandemi ini. Jadi jika diberikan prioritas, memang sudah seharusnya seperti itu. Kita mengharapkan pelaksanaan vaksinasi ke-3 ini dilakukan secepat mungkin,” ujar Syarief Hasan.
Sebagaimana diketahui, Situs Lapor Covid-19 mencatat sejak awal pandemi sampai 21 Juli 2021, total ada 1459 nakes yang meninggal, yakni dokter sejumlah 545 jiwa, 453 perawat, 235 bidan, 46 dokter gigi, serta 180 tenaga kesehatan lainnya.
Hal ini juga menjadi keprihatinan bersama, sebab meskipun telah mendapatkan vaksinasi penuh, namun korban jiwa dari kalangan nakes tetap terjadi. Oleh karena itu, diperlukan langkah afirmasi yang terukur untuk mencegah keterpaparan atau dampak mematikan dari pandemi ini.
“Setiap hari nakes berhubungan dengan pasien covid, menangani dan merawat pasien tanpa kenal lelah. Jadi sangat beralasan jika tingkat keterpaparan nakes sangatlah tinggi. Hal inilah yang perlu diantisipasi, sebab jika sumber daya kesehatan terbatas, maka dampaknya pandemi ini akan sulit diprediksi. Jadi, prioritas untuk nakes sudah tepat. Kita sangat mendukung pemerintah dalam hal ini,” ujar Syarief.
Syarief Hasan juga menekankan agar pemerintah terus melakukan kerjasama global untuk mendapatkan pasokan vaksin. Sebagai episentrum baru penyebaran covid-19 di Asia dan dunia, pemerintah harus gerak cepat dalam penyediaan fasilitas, bantuan, dan pembiayaan penanganan pandemi.
Kita tidak bisa sendirian dalam menangani pandemi ini, dibutuhkan bantuan dunia internasional. Dengan demikian, setelah nakes mendapatkan vaksin booster, maka langkah berikutnya adalah vaksin yang sama untuk publik, utamanya untuk petugas publik dan lansia.
“Selain nakes, kalangan yang juga beresiko tinggi adalah petugas publik dan lansia. Kita memahami keterbatasan pemerintah, jadi penentuan skala prioritas harus betul-betul didasarkan pada kondisi onjektif, rasional, dan terukur. Dengan adanya pengetatan seperti PPKM darurat atau PPKM berdasarkan level ini, ada sektor-sektor tertentu yang tetap bekerja melayani kepentingan masyarakat luas. Jadi sudah sewajarnya pemberian vaksin booster ini didasarkan pada skala resiko. Pemerintah harus betul-betul presisi dalam hal ini,” tutup Syarief.
