Presiden Luncurkan Bantuan UMKM, Wakil Ketua MPR: Harus Cepat Realisasikan Bantuan

Rizki Ramadhan | Selasa, 25/08/2020 18:40 WIB

Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mendukung langkah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyalurkan Bantuan Tunai kepada UMKM.

Pasalnya, UMKM memang sangat terpukul dengan adanya Pandemi Covid-19 yang berefek pada ekonomi Indonesia yang terkontraksi -5,32%. Banyak pelaku UMKM yang harus tutup, baik sementara ataupun permanen karena tidak lagi memiliki modal.

Memang, Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan Bantuan Tunai kepada UMKM yang rencananya menyasar 12 juta pelaku UMKM. Peluncuran dilakukan secara simbolis yang ke 2 di Istana Negara pada Senin, (24/8/2020).

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah memberikan bantuan modal kerja secara simbolis sebesar Rp. 2,4 juta/orang di halaman Istana Merdeka pada Selasa (14/7/2020).

Syarief Hasan pun mendorong agar Menteri-Menteri terkait juga dapat segera menindaklanjuti bantuan tersebut.

“Menteri-menteri harus  mempercepat bantuan tersebut. UMKM harus segera dibantu agar dapat segera hidup kembali. Begitupun stimulus KUR, restrukturisasi kredit, insentif perpajakan, dan sektor lainnya, harapannya segera direalisasikan.”, ungkap Syarief Hasan saat ditemui di Jakarta, (25/8/2020).

Menurutnya, bantuan langsung UMKM ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Kita telah mengetahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok minus 5,32 persen di Kuartal II-2020. Realisasi anggaran, terutama realisasi bantuan UMKM adalah jalan untuk menguatkan kembali ekonomi Indonesia di kuartal selanjutnya”, ungkapnya.

Memang, Syarief Hasan menyoroti Menteri-Menteri Presiden Jokowi. Menurutnya, Presiden Jokowi lebih sering menyalurkan bantuan UMKM dibandingkan Menteri-Menterinya yang harus bekerja secara teknis. Apalagi, Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan menyoroti kinerja Menterinya yang dianggap lamban dan dengan berbagai alasan antara lain birokrasi dan sebagainya dalam merealisasikan stimulus ekonomi.

“Kunci dari bantuan langsung ini adalah percepatan. UMKM tidak boleh dipersulit dengan data dan alur birokrasi yang panjang dan melelahkan. Menteri-Menteri harus melakukan reformasi birokrasi sehingga bantuan tersebut segera diterima oleh pelaku UMKM.”, ungkapnya.

Ia menganggap bahwa UMKM merupakan tulang punggung dan penyanggah utama ekonomi Indonesia. “UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap tenaga kerja sampai 97%.

Menteri selaku pembantu Presiden harus segera merealisasikan rencana Presiden Jokowi untuk membantu UMKM yang memiliki kontribusi besar. Jangan biarkan UMKM mati dulu, baru setelah itu dibantu.”, tegas Syarief Hasan.

Ia pun berharap agar bantuan modal kerja tersebut dapat langsung diterima oleh 12 juta pelaku UMKM sehingga UMKM dapat segera bangkit. “Semoga bantuan ini segera terealisasi di daerah-daerah. Sehingga UMKM dapat berkontribusi kembali terhadap PDB maupun penyerapan angkatan kerja kita. Menteri-menteri harus bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.”, harapnya.

Disisi lain yang harus menjadi prioritas  diperhatikan oleh Pemerintah agar semua bantuan ini tidak sia sia adalah bagaimana membuat korban terinfeksi pandemi Covid 19 ini jumlahnya menurun dan saat ini sama sekali belum ada tanda-tanda penurunan.