Guru Besar dan Ekonom INDEF Usul Danantara Bangun Koperasi Transportasi Digital

Aliyudin Sofyan | Senin, 09/06/2025 17:18 WIB

Guru Besar dan Ekonom INDEF Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D. Foto: paramadina/jurnas

JAKARTA, Jurnas.com – Guru Besar dan juga ekonom INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Prof. Didik J Rachbini mengusulkan agar pemerintah melalui Danantara membangun Koperasi Merah putih yang khusus membangun bisnis transportasi digital.

“Koperasi yang nanti akan dimiliki oleh ratusan ribu atau jutaan pengemudi motor dan mobil ini lebih sesuai dengan ideologi pemerintah pada saat ini,” kata Prof. Didik di Jakarta, Senin (9/6/2025).

Prof. Didik menegatakan, penduduk Indonesia yang sudah tinggal di kota mencapai 59 persen. Ini berarti bahwa 167 juta penduduk Indonesia tinggal di kota. Sayangnya, kemiskinan juga sangat besar, sehingga program pengentasan kemiskinan juga harus dijalankan di kota-kota. 

Menurutnya, kecenderungan peningkatan penduduk perkotaan akan semakin besar dengan peningkatan pertumbuhan urbanisasi yang cukup pesat. Bahkan pada tahun 2045, perkitaan penduduk wilayah perkotaan dapat mencapai 70 persen.

Teknologi, sistem keuangan, inovasi dan kewirausahaan di kota lebih siap. “Contoh bisnis digital yang hebat dan sukses besar adalah Gojek,” kata Rektor Universitas Paramadina Jakarta ini.

Tetapi di balik kehebatan dan keunggulan Gojek, lanjut Prof. Didik, model bisnis seperti ini hanya menguntungkan perusahaan dan meninggalkan nasib dan masa depan stakeholders utamanya, yaitu pengemudi.

“Mereka dengan. Model bisnis seperti ini akan selamanya miskin dan tidak akan pernah  bergerak naik kelas vertikal ke atas,” tegasnya.

Ia menilai, dalam ideologi pemerintahan sekarang, yang menjalankan sistem sosialisme pasar, Gojek akan lebih baik dibangun dan ditransformasikan menjadi koperasi. Para driver tersebut nanti menjadi pemilik entitas bisnisnya, yakni koperasi. Platform dan aplikasinya dijalankan oleh pengurus koperasi.

“Atau pemerintah melalui Danantara membuat platform transportasi digital dengan bisnis model koperasi, yang nanti akan dimiliki oleh ratusan ribu atau jutaan pengemudi motor dan mobil.  Ini lebih sesuai dengan ideologi pemerintah pada saat ini,” katanya.

Prof. Didik memberi contoh co-op Ride, platform ride-sharing berbasis koperasi. Koperasi transportasi digital ini berada di New York City, yang dimiliki dan dikelola oleh para pengemudi, bukan perusahaan besar teknologi digital seperti Uber dan Lyft.

Prof. Didik menegaskan, dibandingkan dengan ide koperasi merah putih, gagasan transformasi digital seperti ini jauh lebih layak.

“Koperasi merah putih tetap penting untuk memajukan pedesaan, tetapi koperasi transportasi digital  ini akan lebih feasible secara ekonomi dan bisnis karena masyarakat perkotaan juga lebih banyak jumlahnya dibandingkan masyarakat pedesaan sekarang,” tutur Prof. Didik.

Menurutnya, warisan Nadiem Makariem sangat bernilai. Hanya saja model bisnisnya tidak menyertakan pengemudi sebagai stakeholders utamanya, Gojek merupakan implementasi model kapitalisme murni. Sementara itu, ideologi pemerintahan Prabowo lebih bersifat sosialisme pasar.

Presiden Prabowo pasti dipengaruhi oleh pemikiran Prof Sumitro. Ideologi Sumitro sulit dipisahkan dari corak nasionalisme, yang memandang ekonomi Pancasila sesuai pembukaan UUD 1945 merupakan realisasi nilai-nilai Pancasila yang normatif. 

Di era awal kemerdekaan, paham nasionalisme konstitusional (berbasis UUD 1945) dan sosialisme demokratik berpengaruh besar. Artinya, Sumitro berkeyakinan perubahan struktural ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak, dengan campur tangan negara yang kuat.

“Inilah yang dipraktikan oleh Presiden Prabowo dalam kebijakan-kebijakan ekonominya pada saat ini.  Ini sejalan dengan pemikirannya di dalam bukunya Paradoks Indonesia, yakni perlunya negara menjalankan kebijakan ekonomi berdasarkan konstitusi (Ekonomi Konstitusi),” pungkas Prof. Didik.