Puan Minta Penanganan Bencana Terintegrasi di Bawah Satu Komando

Samrut Lellolsima | Selasa, 08/09/2026 16:26 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong penanganan bencana di Indonesia berada dalam satu kepemimpinan yang mampu menyatukan langkah kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Menurut Puan, pola penanganan bencana yang terpadu diperlukan untuk memperkuat kesiapan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

“Ini sebagai langkah dalam membangun kesiapan nasional dalam menghadapi kebencanaan, termasuk wilayah yang membutuhkan penguatan dan langkah yang lebih antisipatif,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

Puan mengatakan Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik sehingga memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan mitigasi dan antisipasi yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

Karena itu, Puan menilai diperlukan satu kepemimpinan dalam penanganan bencana agar koordinasi antarkementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana,” ujarnya.

Selain koordinasi dalam penanganan bencana, Puan juga mendorong pemerintah memastikan adanya standar perlindungan masyarakat yang berlaku di seluruh daerah rawan bencana.

Standar tersebut, kata Puan, harus mencakup berbagai aspek perlindungan warga, mulai dari ketepatan waktu penyampaian peringatan dini, kecepatan evakuasi menuju tempat aman, hingga ketersediaan kebutuhan dasar.

Pemerintah juga harus memastikan masyarakat terdampak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Serta keluarga yang kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan,” kata Puan.

Menurut Puan, kesiapan menghadapi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi secara berkelanjutan mengenai mitigasi bencana.

Edukasi tersebut dinilai penting agar masyarakat memahami langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi sekaligus mampu mengurangi risiko jatuhnya korban.

Selain itu, Puan meminta masyarakat memiliki kemampuan memverifikasi informasi yang diterima. Hal itu penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak benar yang berpotensi menimbulkan kepanikan saat situasi bencana.

“Kita perlu memastikan masyarakat mendapatkan edukasi mitigasi bencana dan kemampuan untuk memverifikasi informasi, sehingga tidak menimbulkan kepanikan,” tuturnya.

Pernyataan Puan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satunya aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang mengalami erupsi dan menyebabkan abu vulkanik menyebar ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera.

Sebaran abu vulkanik tersebut juga berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat kondisi tersebut sempat menyebabkan penutupan sementara delapan bandar udara.

Kondisi tersebut, menurut Puan, semakin menegaskan pentingnya kesiapan nasional yang tidak hanya bersifat responsif setelah bencana terjadi, tetapi juga mengedepankan mitigasi dan langkah antisipatif.

Dengan koordinasi yang berada dalam satu kepemimpinan serta standar perlindungan yang jelas, pemerintah diharapkan mampu memberikan respons lebih cepat sekaligus memastikan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak bencana.