Sekitar 69.500 migran telah meninggalkan Ceuta menuju Maroko (Foto: Anadolu)
Jakarta, Jurnas.com - Media massa Maroko mengecam keras laporan kepolisian Spanyol yang menuding aparat keamanan Maroko lalai hingga membiarkan puluhan ribu migran menerobos wilayah Ceuta, sebuah eksklave milik Spanyol di Afrika Utara.
Kritik tersebut mengemuka usai munculnya laporan bocoran kepolisian Spanyol terkait gelombang migrasi masif yang terjadi pada 30 dan 31 Juli lalu, di mana lebih dari 70.000 migran menyeberang secara ilegal hingga memicu bentrokan dan kekacauan yang menelan korban jiwa.
Dalam dokumen laporan kepolisian Spanyol yang diperoleh AFP, disebutkan bahwa kepolisian Maroko menunjukkan sikap "pembiaran total" yang justru mempermudah aksi penyeberangan massal tersebut. Bahkan, laporan itu mengklaim sejumlah petugas Maroko mengarahkan para migran langsung menuju pesisir pantai.
Laporan itu juga menyoroti jumlah personel penjaga perbatasan Maroko yang dinilai "jauh lebih sedikit dari biasanya" serta menuding tidak ada upaya serius dari aparat setempat untuk membendung gelombang penyeberangan.
Meskipun demikian, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez secara konsisten menolak untuk menyalahkan Maroko secara langsung. Sanchez menegaskan bahwa tidak ada "bukti kuat" yang menunjukkan pemerintah Maroko mendesain atau mengornorganisasi eksodus massal tersebut.
Pemerintahan sayap kiri pimpinan Sanchez selama bertahun-tahun berupaya menjaga hubungan diplomasi yang sensitif dengan Maroko, terutama terkait status wilayah Ceuta dan Melilla di pantai Afrika Utara.
Hingga saat ini, otoritas resmi Maroko belum memberikan tanggapan resmi atas bocornya dokumen kepolisian Spanyol tersebut. Namun, berbagai media nasional Maroko telah melayangkan bantahan keras atas tuduhan tersebut.
Portal berita Maroko, Hespress, pada Jumat mengkritik dokumen kepolisian Spanyol itu "sangat lemah", tidak memiliki bukti material yang valid, serta sarat dengan "kontradiksi yang nyata." Hespress menilai laporan tersebut sengaja dibuat untuk menjadikan Maroko sebagai "kambing hitam" dalam perselisihan politik dan hukum internal di Spanyol.
Sementara itu, media Le Desk menyebut laporan tersebut disajikan secara "asal-asalan" dan menunjuk pada kekeliruan faktual yang mendasar, seperti kesalahan penulisan tanggal peristiwa dari 30 Juli menjadi 30 Juni.
Majalah TelQuel juga menegaskan bahwa klaim beberapa media yang menyebut dokumen itu menuding Maroko "merencanakan dan mengeksekusi" migrasi massal adalah tidak benar, sebab tidak ada satu pun pejabat Maroko yang dinamai secara spesifik dalam laporan tersebut.
Situs berita Medias24 menyanggah klaim "pembiaran" dengan menjelaskan bahwa tuduhan tersebut hanya didasarkan pada satu gambar satelit tunggal yang jelas-jelas "hanya berupa tangkapan layar sekelip mata."
Bulan lalu, seorang pejabat senior Maroko menegaskan kepada AFP dengan syarat anonim bahwa sama sekali tidak ada kelalaian atau kegagalan prosedur keamanan dari pihak Maroko selama gelombang penyeberangan berlangsung.
