Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI 2026.
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Umum PASBATA Prabowo, David Febrian, menyoroti munculnya wacana mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto tidak menyelesaikan masa jabatan hingga 2029 dan dorongan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur. Menurutnya, publik berhak mengetahui dasar dan kepentingan di balik munculnya wacana tersebut.
David mengatakan, dirinya menghormati hak setiap orang untuk menyampaikan pandangan politik. Namun, ketika pernyataan tersebut menyangkut keberlangsungan pemerintahan, menurut dia, publik juga memiliki hak untuk mempertanyakan konteks dan tujuan dari pernyataan tersebut.
“Kritik pemerintah silakan. Demokrasi harus hidup. Tetapi kalau sudah berbicara Presiden tidak sampai 2029 atau Wakil Presiden harus mundur, publik juga berhak mempertanyakan: apa dasar dan kepentingan dari wacana tersebut? Jangan respons Budi Arie yang justru dijadikan persoalan sementara sumber polemik awalnya tidak dibicarakan,” kata David dalam keterangannya, Selasa (25/8).
David menilai, wacana mengenai masa jabatan Presiden dan posisi Wakil Presiden bukan sekadar kritik kebijakan. Karena itu, ia meminta agar publik tidak hanya melihat respons yang muncul setelahnya, tetapi juga mencermati pernyataan yang menjadi pemicu awal polemik.
“Apakah jawaban Ketua Umum Projo kemudian harus menjadi polemik? Menurut saya tentu tidak. Jangan dibalik persoalannya. Kita harus melihat terlebih dahulu pernyataan-pernyataan Denny Indrayana yang menurut saya sangat serampangan karena sudah berbicara mengenai kemungkinan Presiden Prabowo tidak sampai akhir masa jabatan dan mendorong Mas Gibran mundur,” ujarnya.
David menambahkan, ia tidak ingin menuduh individu atau kelompok tertentu di balik munculnya wacana tersebut tanpa bukti. Namun, ia mengakui PASBATA mencermati perkembangan narasi politik yang muncul di ruang publik maupun media sosial.
“Kami mencermati pergerakan narasi, buzzer dan pembentukan opini terhadap pemerintahan. Kami pantau terus. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak menuduh. Tetapi jangan menganggap kami tidak membaca arah pergerakannya,” kata David.
Menurut David, setiap pernyataan politik perlu dibaca secara utuh agar publik tidak terjebak pada potongan pernyataan maupun respons yang dilepaskan dari konteks awalnya.
“Denny Indrayana boleh berbicara, itu hak beliau. Tetapi saya juga berhak membaca muatan politik dari pernyataan tersebut. Saya punya penilaian mengenai ke mana arah dan kepada siapa pesan politik itu ditujukan. Tetapi saya tidak akan menuduh tanpa bukti. Yang jelas, jangan kemudian respons terhadap sebuah pernyataan justru dipersoalkan sementara pernyataan awalnya dilupakan,” pungkas David.
Rabu, 19/08/2026 21:36 WIB
