Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas dalam Anggaran Pendidikan 2027

Gery David Sitompul | Selasa, 16/06/2026 11:34 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani

Jakarta, Jurnas.com - Komisi X DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2027 agar tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga memberikan perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan guru serta peningkatan mutu pendidikan nasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pembahasan pagu indikatif pendidikan tahun 2027 menunjukkan masih dominannya alokasi anggaran untuk pembangunan fisik. Padahal, menurutnya, kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan harus menjadi perhatian utama.

“Pemerintah tidak hanya membangun sarana dan fasilitas, tetapi juga harus memikirkan SDM-nya. Percuma sekolah banyak kita bangun tetapi gurunya tidak ada,” ujar Lalu saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, Komisi X telah mencermati usulan pagu indikatif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Dari hasil pembahasan tersebut, DPR menilai masih terdapat ketidakseimbangan antara pembangunan infrastruktur pendidikan dan program peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan guru harus menjadi prioritas karena guru merupakan ujung tombak peningkatan kualitas pendidikan nasional. Selain itu, program yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan kurikulum juga perlu memperoleh dukungan anggaran yang memadai.

“Kesejahteraan guru belum begitu terlihat, peningkatan mutu dan kualitas siswa juga belum terlihat. Ini yang menjadi perhatian kami,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.

Ia bahkan menyoroti adanya direktorat yang menangani kurikulum namun belum memperoleh dukungan anggaran yang memadai dalam pagu indikatif yang diajukan pemerintah. 

“Kami melihat ada program layanan dan mutu serta peningkatan kualitas pendidikan yang masih sangat minim. Ini tentu menjadi catatan serius bagi Komisi X,” ujarnya.

Karena itu, Komisi X meminta pemerintah melakukan reformulasi terhadap pagu indikatif sebelum pembahasan lanjutan dilakukan bersama DPR. Menurut Lalu Hadrian, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya melalui pembangunan gedung sekolah, tetapi juga harus dibarengi penguatan kapasitas guru, kualitas pembelajaran, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

“Kami sudah meminta pemerintah mengoreksi kembali usulan tersebut. Prioritasnya harus jelas, yakni kesejahteraan guru, mutu layanan pendidikan, dan peningkatan kualitas peserta didik,” pungkas Politisi asal Dapil NTB II itu.

Komisi X DPR RI dijadwalkan kembali melanjutkan pembahasan bersama pemerintah untuk memastikan alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan dunia pendidikan nasional.