Legislator PDIP Desak Kemenpar Ukur Daya Saing Pariwisata RI di ASEAN

Samrut Lellolsima | Kamis, 04/06/2026 17:15 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini. (Foto: DOk. DPR.GO.ID)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tidak berpuas diri dengan capaian devisa dan tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara. Menurutnya, pemerintah perlu memetakan secara objektif posisi daya saing pariwisata Indonesia dibanding negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Hal itu disampaikan Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan jajaran Kemenpar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

“Kita melihat banyak devisa yang masuk sepanjang tahun 2025 serta tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara. Namun, kita belum melihat bagaimana posisi Indonesia secara objektif di Asia Tenggara. Ada rumor besar di ASEAN bahwa sektor pariwisata Vietnam saat ini sudah jauh melampaui Indonesia,” kata Novita dalam keterangannya, Kamis (4/6).

Politikus PDIP itu menilai Kemenpar perlu menyajikan data komparatif dengan negara-negara kompetitor di kawasan pada setiap pembahasan kebijakan dan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan efektivitas program dan penggunaan anggaran pariwisata.

Menurut Novita, indikator keberhasilan sektor pariwisata tidak cukup hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan atau besaran devisa, tetapi juga dari kemampuan Indonesia meningkatkan daya saing dan pemerataan manfaat ekonomi di daerah.

Dalam kesempatan itu, Novita menyoroti tiga persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi untuk mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata nasional.

Pertama, percepatan konektivitas udara. Ia menilai promosi destinasi wisata tidak akan optimal tanpa dukungan akses penerbangan langsung ke berbagai daerah tujuan wisata.

“Promosi akan sia-sia jika tidak dibarengi direct flight yang memadai. Jangan sampai wisatawan hanya menumpuk di destinasi tertentu karena akses ke daerah lain masih terbatas,” ujarnya.

Kedua, reformasi regulasi alih fungsi lahan. Berdasarkan aspirasi sejumlah kepala daerah yang ditemuinya saat kunjungan kerja, banyak investasi pariwisata terhambat akibat rumitnya proses perizinan dan koordinasi antarinstansi.

Menurut Novita, Kementerian Pariwisata perlu berperan aktif menjembatani komunikasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk sektor kehutanan, agar potensi investasi daerah dapat berkembang lebih cepat.

Ketiga, pemberian ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Ia menilai daerah perlu diberikan kewenangan yang lebih fleksibel dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru yang berbasis potensi wisata lokal.

Lebih lanjut, Novita mengajak pemerintah belajar dari keberhasilan Dubai yang mampu mentransformasi perekonomiannya melalui pengembangan sektor pariwisata secara agresif dan terencana.

“Kapan pariwisata Indonesia bisa digenjot habis-habisan seperti itu? Saya berharap evaluasi terhadap pos anggaran ini diperketat guna mencegah kebocoran yang tidak memberikan dampak nyata bagi daerah,” katanya.

Novita menegaskan sektor pariwisata harus menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja di berbagai daerah.