DPR: Lonjakan Dolar Bisa Picu Krisis Biaya Produksi Pangan

Gery David Sitompul | Kamis, 04/06/2026 13:14 WIB

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Saadah. (Foto: InfoIndonesia)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak lonjakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional. Rina meminta gejolak nilai tukar rupiah ini disikapi secara cermat agar tidak mengacaukan stabilitas harga pangan di dalam negeri.

Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan posisi rupiah harus dianalisis secara objektif dengan membandingkan pergerakan mata uang negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Jika pelemahan rupiah ternyata jauh lebih dalam ketimbang negara mitra, pemerintah wajib mengevaluasi total faktor domestik seperti arus modal keluar dan sentimen pasar yang merosot.

“Yang perlu kita lihat bukan hanya angka kurs rupiah terhadap dolar AS, tetapi juga bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga. Jika pelemahan mata uang terjadi hampir merata di kawasan, maka tekanan tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal,” ujar Rina Sa’adah dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis, 4 Juni 2026.

Kendati demikian, Rina menegaskan pemerintah tidak boleh lengah karena depresiasi rupiah berpotensi melambungkan biaya impor bahan baku strategis. Sektor pertanian dan perikanan nasional saat ini masih bergantung pada impor kedelai, gandum, garam industri, hingga bahan baku pakan ternak.

Kenaikan biaya impor komponen tersebut dipastikan bakal mencekik para pelaku usaha di tingkat bawah. Efek domino dari mahalnya bahan baku impor ini akan langsung memukul nasib petani, peternak, serta nelayan akibat biaya produksi yang membengkak drastis.

“Yang menjadi perhatian kami bukan sekadar pergerakan kurs, melainkan dampaknya terhadap biaya produksi dan ketahanan pangan nasional. Jika biaya impor meningkat, maka tekanan terhadap harga pangan dan biaya produksi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha perikanan juga akan semakin besar,” jelasnya.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah mempercepat swasembada pangan demi memutus ketergantungan terhadap pasar luar negeri. Langkah konkret harus segera diambil melalui penguatan industri pakan lokal, pengembangan benih unggul nasional, serta penyaluran subsidi yang tepat sasaran bagi petani dan nelayan.

Rina menekankan tingginya angka impor membuat kedaulatan ekonomi bangsa menjadi rapuh dan mudah digoyang oleh dinamika global. Sinergi ketat antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan demi membentengi daya beli masyarakat sekaligus menjaga pasokan pangan tetap aman.